Catat! Pendirian PT 'Tidak Sah' Kalau Belum Lakukan Ini

Mendirikan Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu langkah penting bagi siapapun yang ingin memulai bisnis secara legal dan terstruktur.

Dimana PT merupakan bentuk badan usaha yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemiliknya karena tanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang disetorkan.

Adapun ketentuan PT telah diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang PT sebagaimana diubah Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Terkait pendirian PT, di Indonesia sendiri melibatkan berbagai tahapan yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana salah satu tahapan penting dalam pendirian PT yaitu pengumuman akta pendirian PT bersama dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Apa yang dimaksud dengan pengumuman akta pendirian PT di BNRI? Bagaimana ketentuan dan apa pentingnya? Simak artikel berikut!

Apa Itu Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)?

Tambahan BNRI merupakan saluran resmi yang digunakan untuk mengumumkan pendirian badan hukum, menandakan status resmi PT tersebut sebagai badan hukum. Selain PT, pendirian badan hukum yang dimaksud bisa dalam bentuk yayasan, koperasi, dan sejenisnya.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU 40/2007 dimana Menteri mengumumkan dalam Tambahan BNRI berupa akta pendirian perseroan beserta keputusan Menteri.

Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan informasi resmi kepada publik mengenai pendirian sebuah perusahaan, sehingga meningkatkan transparansi.

Sebagai publikasi resmi yang diterbitkan pemerintah, BNRI juga berfungsi sebagai media untuk mengumumkan berbagai informasi resmi yang berkaitan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan berbagai pengumuman hukum lainnya.

Tambahan BNRI Sebagai Salah Satu Syarat Pendirian PT

Pendirian PT sebagai suatu entitas usaha yang berstatus badan hukum, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni sebagai berikut: